Section outline
-

Bahasa bukan hanya mengisahkan dunia, ia juga membentuk dunia. Tak selalu gampang. Sebab sering bahasa punya hubungan dengan sesuatu yang tak selamanya nyaman: kekuasaan. Sejak akhir 1950-an, bahasa Indonesia berubah. Ia hanya berperan dengan satu pola, jadi bahasa politik yang dikuasai doktrin. Ia bukan lagi bahasa yang hidup dari percakapan yang leluasa. Ia sulit jadi bahasa yang kontemplatif, atau kocak, atau bermain-main, penuh hal yang tak terduga.
Sejak Bung Karno meletakkan Indonesia di bawah ādemokrasi terpimpinā, bahasa didominasi kata-kata yang diringkas, diiulang bersama-sama, tanpa difikirkan. Slogan dan singkatan bergemuruh: āManipolā, āUsdekā, ānekolimā, ākontrevā, dan seterusnya. Makna kata-kata tak lagi diuraikan. Orang tak lagi diberi kesempatan menelaah, bahwa āManipolā berasal dari āmanifesto politikā, dan kita tak dirangsang untuk menilai isi manifesto itu. Kata āUsdekā sebenarnya ringkasan serangkaian kebijakan Negara, (melaksanakan Undang-undang Dasar 1945, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kebudayaan nsional), tapi kemudian ia jadi kata tersendiri yang diucapkan secara otomatis. Orang dihimpun untuk dijejali doktrin Negara, yang dirumuskan dalam āTubapiā āāTujuh Bahan Pokok Indoktrinasiā.
Indoktrinasi adalah alat yang efektif untuk mengendalikan pikiran. Ia disampaikan dengan sejumlah slogan yang bertubi-tubi ā dan membuat orang gentar, atau merasa bersalah, untuk membantah. Hitler dan Stalin mengukuhkan kekuasaan mereka dengan mengedarkan sebuah bahasa dengan kata yang diringkas jadi akronim dan dikumandangkan: āGestapoā dan āStalagā, āPolitbiroā dan āProletkultā.
Ketika ādemokrasi terpimpinā diganti dengan kekerasan oleh āOrde Baruā, sifat āterpimpinā-nya dilanjutkan dengan lebih brutal. Slogan dan akronim ala Bung Karno (dan PKI) ditiadakan, tapi bahasa berubah jadi bahasa kekuasaan yang otoriter dan birokratik. Akronim yang baru beredar: ākopkamtibā, āGestapuā, ādikbudā, ārapimā ā umumnya melanjutkan akronimisasi yang dipakai dokumen militer. (Goenawan Muhamad)Ā