Weekly outline

  • General

  • Pertemuan 1, Ice Breaking, Pendahuluan, Silabus, dan Rules of the game.

    Pertemuan pertama ini, akan disampaikan silabus, aturan main kelas saya, dan manajemen kelas. Semua ada di silabus. Silahkan dibaca silabusnya.

    Belajar pajak tidak bisa hanya mengandalkan buku. Saya mewajibkan kalian untuk follow beberapa akun di IG/website dan dalam akun IG/website tersebut bisa menjadi bahan untuk dipelajari atau diskusi, bisa juga untuk kuis.

  • Pertemuan 2, Bab 1 Dasar-Dasar Perpajakan & Bab 2 Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

    Pada pertemuan dua ini, sesuai silabus, kalian mempelajari Bab 1 dan Bab  dari buku acuan (Perpajakan, Teori & Kasus, Siti Resmi, 2019, Edisi 11).

    Pada Bab 1, kalian akan mempelajari konsep-konsep pajak yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum belajar pajak lebih jauh, dari definisi, fungsi, teori, jenis, asas, sistem, dan lain-lain.

    Bab 2 adalah tentang UU KUP dan UU KUP ini ada di file yang di share pada pertemuan 1. Isinya tentang tatacara perpajakan, kewajiban & hak wajip pajak (WP), NPWP, dan lain-lain.

    Tugas pertemuan 2 ini adalah termasuk membuat PPt bagi yang kebagian membuat. Tulislah dalam bentuk point-point saja dan jangan isi dari buku ditulis semua di ppt, karena ppt harus hanya maksimal 20 halaman termasuk cover.

  • Pertemuan 3, Bab 3 Pajak Penghasilan (Umum) & Bab 4 Pajak Penghasilan Final

    Bab 3 Pajak Penghasilan Umum adalah pengantar sebelum mendalami pajak penghasilan yang setiap pada setiap pasalnya di jelaskan subjek dan objek pajaknya. Pada awal bab ini, akan dijelaskan apa itu subjek dan objek pajak. Hal ini sangat penting untuk dipahami, karena memahami subjek dan objek pajak menjadi hal sangat penting dalam memahami pajak di setiap pasal UU PPh.

    Perhatikan Defini, dasar hukum, Subjek Objek Pajak, Orang Pribadi, Badan, BUT, Deductible/Non-deductible, dan contoh menghitung PPh dan cara melunasinya akan dijelaskan pada Bab 3 ini.

    Kemudian pada Bab 4 Pajak penghasilan final, sebaiknya kalian paham bahwa pajak itu ada yang final dan tidak final. Pahami konsep tersebut sebelum melangkah lebih jauh. Bab 4 ini akan mempelajari pajak yang final saja.

    Hal-hal penting diatas harus ada pada PPt yang akan kalian buat.

  • Pertemuan 4, Bab 5 PPh 21 & Bab 6 PPh 22

    Kali ini, kita masuk pada pajak penghasilan pasal 21. PPh 21 adalah pajak yang paling banyak aplikasinya, baik di orang pribadi maupun di badan dan BUT. PPh 21 adalah pajak penghasilan orang pribadi atau badan indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indoenesia. Sedangkan Pasal 22 adalah pajak penghasilan karena penyerahan barang dengan dana APBN dan impor.

    Pada PPt yang kalian buat, kerangka yang dibahas adalah subjek objek pajak, tarif, dan beberapa contoh perhitungannya.

  • Pertemuan 5, Bab 7 PPh 23 & Bab 8 PPh 24

    Kali ini, kita masuk pada pajak penghasilan pasal 23. PPh 23 adalah pajak penghasilan yang mirip dengan PPh 21, tapi yang belum ada di PPh 21, ada di PPh 23, baik di orang pribadi maupun di badan dan BUT. Sedangkan Pasal 24 adalah tentang kredit pajak luar negeri. PPh pasal 24 adalah mengatur kredit pajak untuk orang indonesia, yang tinggal di Indonesia, tapi memiliki penghasilan di luar negeri.

    Pada PPt yang kalian buat, kerangka yang dibahas adalah subjek objek pajak, tarif, dan beberapa contoh perhitungannya.


  • Pertemuan 6, Bab 9 PPh 25

    Pasal 25 ini yang sulit bukan perhitungannya. Tidak ada yang sulit perhitungan di pajak, cuma kadang konsepnya kalian susah memahami. Banyak yang bingung di pasal 25 ini. PPh 25 bukan pajak final, tapi berupa angsuran. Pajaknya sebenarnya belum dapat dihitung karena belum tutup buku, tetapi menggunakan angka asumsi, yang kemudian dibayar setiap bulan dengan cara mengansur.

    Setelah tutup buku, dari laporan keuangan riil, sudah dapat dihitung laba kena pajaknya (dalam istilah pajak namanya laba neto fiskal), yang mana laba kena pajak tersebut bisa dikalikan tarif pajaknya dan berapa pajaknya bisa dihitung (pajak terutang)

    Kemudian hasil perhitungan yang dari laporan keuangan riil tadi dibandingkan dengan total angsuran (yang menggunakan angka asumsi). Jika, angsuran pajaknya tadi lebih kecil dari perhitungan pajak riil yang dari laporan keuangan tutup buku, maka pajaknya kurang bayar. Jika angsuran pajaknya lebih besar dari perhitungan pajak riil, maka pajaknya jadi lebih bayar.

    Nah, angsuran pajak yang menggunakan angka asumsi tadi adalah PPh Pasal 25, dan jika kurang bayar, maka kekurangan bayar tadi menjadi PPh Pasal 29. 

  • Pertemuan 7, Bab 10 PPh Pasal 26

    PPh Pasal 21 adalah pajak untuk orang/badan Indonesia, bertempat kedudukan di Indonesia, dan penghasilannya dari Indonesia. Demikian juga pasal 22 dan 23. Lalu PPh Pasal 24 adalah mengatur orang/badan di Indonesia, bertempat kedudukan di Indoensia, namun memiliki penghasilan di luar Indonesia. Kemudian kita sampai pada pasal 26, ini adalah PPh yang mengatur pajak orang/badan asing, yang memiliki penghasilan di Indonesia.

  • Pertemuan 8, Bab 11 Rekonsiliasi Fiskal

    Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih digunakan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu standar akuntansi keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan atau UU Pajak Penghasilan, disingkat UU PPh (Resmi, 2017).

  • Pertemuan 9, PPN & PPN BM 1

    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa. Pajak konsumsi merupakan jenis pajak yang tujuannya adalah membebani penghasilan seseorang pada waktu penghasilan tersebut dibelanjakan atau digunakan untuk konsumsi. Perbedaan pajak atas konsumsi dengan dengan pajak penghasilan adalah pajak penghasilan membebani penghasilan ketika penghasilan tersebut diperoleh, sedangkan pajak atas konsumsi membebani penghasilan ketika penghasilan tersebut dibelanjakan. Pajak atas konsumsi dikenakan atas belanja barang dan/atau jasa. Dasar pemajakan atas pajak konsumsi adalah pengeluaran uang untuk konsumsi barang dan/atau jasa tersebut (Kurniawan, 2016).